Ketika Kampus Kehilangan Wajah Dialognya
Oleh: Naufal Dzaky Nugroho (Mahasiswa UIN Jakarta)
Ada perasaan yang sulit saya sembunyikan ketika mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan SD Islam Pembangunan Pamulang dan SMK Triguna dalam beberapa hari terakhir. Bukan karena saya merasa paling memahami duduk persoalannya. Bukan pula karena saya berada di salah satu kubu yang sedang berselisih.
Sebagai mahasiswa, saya justru memilih untuk tidak masuk ke dalam perdebatan mengenai siapa yang paling benar dalam konflik antara Yayasan Syarif Hidayatullah dan Rektorat UIN Jakarta. Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengadili sengketa kelembagaan yang melibatkan aspek hukum, administrasi, dan pengelolaan aset yang kompleks. Namun ada satu hal yang tidak membutuhkan keahlian hukum untuk memahaminya; kampus seharusnya tidak identik dengan kericuhan.
Apalagi jika dalam kericuhan tersebut muncul dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan warga sipil. Terlepas dari bagaimana fakta hukum nantinya dibuktikan, peristiwa tersebut telah meninggalkan pertanyaan besar di benak banyak mahasiswa. Pertanyaan yang selama ini mungkin hanya dibicarakan dalam obrolan-obrolan kecil di kantin, lorong fakultas, atau grup percakapan mahasiswa.
Pertanyaan tentang konsistensi kepemimpinan. Selama bertahun-tahun, kami diajarkan bahwa kampus adalah ruang dialog.
Di ruang kelas, kami mempelajari pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Dalam berbagai forum akademik, kami mendengar bagaimana perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang harus dirawat. Dalam berbagai pidato seremonial, kami diajak mempercayai bahwa universitas adalah tempat bertemunya akal sehat, etika, dan kemanusiaan.
Namun realitas yang sering kami hadapi sebagai mahasiswa terasa berbeda.
Ketika mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi, tidak jarang kami harus berhadapan dengan tembok birokrasi yang begitu tinggi. Surat audiensi sering kali tidak memperoleh respons yang memadai. Permintaan dialog berulang kali berakhir tanpa kehadiran pimpinan tertinggi universitas. Bahkan dalam beberapa kesempatan, mahasiswa lebih akrab dengan pagar rektorat dibandingkan dengan ruang diskusi bersama rektor.
Ini bukan tuduhan. Ini adalah pengalaman yang hidup dalam ingatan banyak mahasiswa. Karena itu, ketika publik menyaksikan pimpinan universitas turun langsung memimpin langkah-langkah institusional dalam sebuah konflik yang melibatkan pihak eksternal, sebagian mahasiswa tidak bisa menghindari pertanyaan sederhana; Mengapa keberanian untuk hadir begitu mudah ditemukan dalam konflik kelembagaan, tetapi terasa begitu langka ketika mahasiswa meminta ruang dialog?
Pertanyaan ini bukan soal keberanian fisik.
Ini soal keberanian moral.
Keberanian untuk mendengar suara yang berbeda.
Keberanian untuk menerima kritik.
Keberanian untuk berdiri di hadapan mahasiswa yang mungkin sedang marah terhadap kebijakan kampus.
Sebab jika seorang pemimpin hanya hadir ketika kepentingan institusi dipertaruhkan, tetapi absen ketika aspirasi mahasiswanya sendiri menuntut perhatian, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam cara kita memahami kepemimpinan akademik.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana citra universitas kini dipertaruhkan.
UIN Jakarta selama ini dikenal sebagai kampus yang mengusung nilai moderasi, dialog, dan Islam yang ramah. Nama besar kampus ini dibangun bukan hanya oleh gedung-gedungnya, melainkan oleh gagasan-gagasan yang lahir dari tradisi intelektual yang panjang.
Kita bangga ketika berbicara tentang warisan pemikiran para akademisi UIN.
Kita bangga ketika berbicara tentang kontribusi kampus terhadap demokrasi dan kehidupan kebangsaan.
Kita bangga ketika menyebut diri sebagai bagian dari institusi yang menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan.
Tetapi kebanggaan itu akan terasa hampa apabila masyarakat justru menyaksikan wajah lain dari kampus ini: wajah yang tampak lebih dekat dengan konflik daripada dialog.
Tentu saja, setiap institusi memiliki hak untuk mempertahankan kepentingannya sesuai koridor hukum. Tidak ada yang mempersoalkan itu.
Namun cara sebuah institusi memperjuangkan kepentingannya sering kali jauh lebih penting daripada kepentingan itu sendiri.
Karena publik tidak hanya menilai hasil akhir.
Publik juga menilai prosesnya.
Publik menilai etika yang digunakan.
Publik menilai bagaimana kekuasaan dijalankan.
Dan dalam konteks universitas, standar moral itu seharusnya lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya. Kampus bukan perusahaan. Kampus bukan organisasi politik.
Kampus adalah lembaga pendidikan yang setiap hari mengajarkan nilai kepada masyarakat.
Ketika kampus gagal menunjukkan nilai yang diajarkannya sendiri, maka krisis yang terjadi bukan lagi krisis administratif.
Ia telah berubah menjadi krisis keteladanan.
Sebagai mahasiswa, saya tidak sedang menuntut kesempurnaan dari pimpinan universitas.
Saya memahami bahwa memimpin institusi sebesar UIN Jakarta bukanlah perkara mudah.
Setiap keputusan pasti mengandung risiko. Setiap kebijakan pasti menghadirkan pro dan kontra. Namun, ada satu hal yang menurut saya tidak boleh hilang dari seorang pemimpin kampus; kesediaan untuk mendengar.
Karena universitas tidak dibangun oleh kepatuhan semata.
Universitas dibangun oleh keberanian untuk mempertanyakan.
Universitas hidup karena adanya ruang bagi kritik.
Universitas berkembang karena pemimpinnya tidak takut berhadapan dengan perbedaan pendapat.
Maka ketika mahasiswa merasa lebih sering berteriak di depan gerbang daripada berbicara di dalam ruang dialog, sesungguhnya yang sedang dipertanyakan bukan sekadar kebijakan.
Yang sedang dipertanyakan adalah hubungan antara kampus dan komunitas yang
dipimpinnya.
Saya tidak tahu bagaimana sengketa ini akan berakhir.
Saya tidak tahu siapa yang nantinya akan dinyatakan benar secara hukum.
Saya tidak tahu bagaimana sejarah akan mencatat konflik ini.
Namun saya tahu bahwa setiap kali nama UIN Jakarta dikaitkan dengan kericuhan, yang dipertaruhkan bukan hanya aset atau kewenangan institusi.
Yang dipertaruhkan adalah marwah universitas itu sendiri.
Marwah yang selama puluhan tahun dibangun melalui ilmu pengetahuan, dialog, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat UIN Jakarta dikenal karena kualitas gagasannya, bukan karena konflik yang menyertainya.
Saya ingin melihat pimpinan kampus hadir ketika mahasiswa berbicara, bukan hanya ketika institusi merasa terancam.
Saya ingin melihat universitas ini menjadi teladan dalam menyelesaikan perbedaan, bukan sekadar menjadi pihak yang terlibat di dalamnya.
Karena pada akhirnya, universitas bukanlah soal gedung, aset, atau jabatan.
Universitas adalah tentang nilai.
Dan nilai itu hanya akan hidup ketika mereka yang memimpin berani menunjukkan bahwa dialog selalu lebih kuat daripada jarak, bahwa keteladanan selalu lebih berharga daripada kewenangan, dan bahwa tidak ada kepentingan institusi yang lebih tinggi daripada martabat manusia.
